kab jombang
Lembaga & Badan · 4 peraturan
Bentuk dokumen
Tahun
- berlakuPerbup Nomor 12 Tahun 2026 2026
Perbup Kab Jombang NO 12 Tahun 2026
Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2026 menetapkan kerangka kerja terkoordinasi untuk penanggulangan bencana alam, nonalam, dan sosial di Kabupaten Jombang guna mengurangi risiko dan dampak korban jiwa serta kerugian harta benda. Dokumen ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menyusun strategi mitigasi, kesiapsiagaan, serta penanganan darurat yang efektif, efisien, dan akuntabel untuk periode 2026-2030.
- berlakuPerbup Nomor 7 Tahun 2026 2026
Perbup Kab Jombang NO 7 Tahun 2026
Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2026 menetapkan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026-2030 sebagai dokumen perencanaan terpadu yang mencakup strategi, program, dan tindakan untuk tahap pra, tanggap darurat, dan pascabencana guna melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Dokumen ini disusun berdasarkan UU Penanggulangan Bencana dan peraturan terkait untuk mengatur perlindungan masyarakat dari dampak kerugian jiwa, lingkungan, harta benda, serta psikologis akibat faktor alam maupun manusia.
- berlakuPerbup Nomor 11 Tahun 2025 2025
Perbup Kab Jombang NO 11 Tahun 2025
Peraturan Bupati Jombang Nomor 11 Tahun 2025 menetapkan petunjuk teknis penggunaan Dana Desa Tahun 2025 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023. Peraturan ini didasarkan pada berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah, keuangan negara, serta pengelolaan dan pembangunan desa.
- berlakuPerbup Nomor 7 Tahun 2025 2025
Perbup Kab Jombang NO 7 Tahun 2025
Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2025 menetapkan kerangka hukum untuk pelaksanaan Program Desa Maju dan Sejahtera Tahun 2026 guna mewujudkan visi Kabupaten Jombang. Program ini mengintegrasikan seluruh elemen masyarakat dan stakeholder dalam upaya mencapai hasil pembangunan yang telah ditargetkan sesuai prioritas daerah. Dasar hukumnya bersumber pada berbagai peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan desa serta daerah.